CAPAIAN 3 TAHUN PANCA PROGRAM BUPATI WONOGIRI

JOKO SUTOPO – EDY SANTOSA BEKERJA & BERJUANG UNTUK WONOGIRI 

CAPAIAN 3 TAHUN PANCA PROGRAM BUPATI WONOGIRI 

Oleh : Kang Utis (Blogger Wonogiri) 

Tulisan ini merupakan ketiga kalinya saya sajikan sebagai satu catatan pemerintahan pasangan Joko Sutopo sebagai Bupati Wonogiri dan Edy Santosa, SH sebagai Wakil Bupati Wonogiri. Harus saya akui saya tidak memiliki dasar pengetahuan yang lengkap tentang tulis - menulis yang sesuai kaidah jurnalistik. Semoga tulisan ini dapat dijadikan salah satu informasi bagaimana kebijakan Panca Program Bupati Wonogiri memberikan perubahan cukup signifikan di Kabupaten Wonogiri. 

Wonogiri - Tidak terasa 3 tahun sudah pasangan Joko Sutopo dan Edy Santosa, SH mempimpin Kabupaten Wonogiri. 3 tahun bukanlah waktu yang panjang bagi sebuah pemerintahan yang bekerja keras mewujudkan janji politik pemimpinnya. Seluruh sumber daya telah dikerahkan dengan sekuat tenaga, dengan mengedepankan kebersamaan dalam sesanti Sesarengan Mbangun Wonogiri. 

Pada awal memimpin, fakta kondisi kabupaten Wonogiri begitu memprihatinkan, permasalahan utama adalah belum terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar masyarakatnya. Dalam bidang infrastruktur baik jalan dan jembatan pada awal tahun 2016 diyakini dalam kondisi 80% rusak berat. Dalam bidang kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan masih belum memenuhi unsur standar minimal. Sarana infrastruktur kesehatan terutama puskesmas dalam kondisi yang tidak layak. Begitu juga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah, belum mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat. Beban ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masih sangat tinggi. Hal ini pula yang menyebabkan mereka yang miskin akan semakin terperosok jika ada anggota keluarga sakit dan harus dirawat di rumah sakit. 

Sedangkan dalam bidang pendidikan, masyarakat masih terbebani pembiayaan pendidikan dasar. Sedangkan bagi mereka yang meneruskan ke pendidikan tinggi, belum tersentuh kebijakan dari pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan generasi muda yang berprestasi terpaksa mengurungkan niat melanjutkan pendidikan tinggi. Padahal, hanya dengan pendidikan tinggi inilah yang dapat merubah kondisi kabupaten Wonogiri di masa mendatang. 

Bidang ekonomi kerakyatan, hingga tahun 2016, baru 1 pasar tradisional Wonogiri Kota yang bisa berhasil dibangun oleh pemerintah, dan itu pun harus diawali dengan bencana kebakaran yang menghanguskan seluruh bangunan. 

Sedangkan dalam bidang pertanian, masih terkendala pada permasalahan klasik yaitu keterbatasan pupuk bersubsidi bagi para petani. Ketegasan pemerintah dalam tata niaga pupuk bersubsidi belum sepenuhnya dijalankan sehingga ada oknum dari para agen, distributor dan pengecer pupuk yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai aturan yang berlaku. Dampaknya petani yang seharusnya mendapatkan pupuk disaat yang tepat dengan jumlah cukup tidak mampu dipenuhi. 

Masalah kekeringan juga masih menjadi masalah klasik yang tidak kunjung ditemukan solusi permanen dari pemerintah. Wilayah selatan Wonogiri yang merupakan kawasan karst memang memiliki karakteristik sulit menyimpan air sehingga pada musim kemarau terjadi krisis air bersih. Ketersediaan sumber air yang mencukupi juga menjadi salah satu permasalahan ini semakin runyam. 

Kebijakan pemerintah juga belum bisa menyentuh akar permasalahan sebenarnya dan hanya menerbitkan solusi jangka pendek berupa bantuan air bersih jika datang musim kemarau. Hal ini pula yang menjadikan kekeringan manjadi komoditas politik bagi sebagian kalangan. 

Permasalahan dalam tata ruang dan tampilan kota kecil seperti Wonogiri, pada awal menduduki tampuk kepemimpinan bisa dikatakan jauh tertinggal dengan kota lainnya. Faktor kondisi geografis yang cukup kompleks menjadikan Kota Wonogiri cukup sulit untuk ditata ulang. Banyak bangunan lama yang selama puluhan tahun tidak berubah sehingga menjadikan wajah Kota Wonogiri seakan stagnan. 

Disamping itu, besarnya angka kemiskinan pada awal tahun 2016 masih diangka 12,98% menjadikan Kabupaten Wonogiri banyak dipandang sebagai wilayah tertinggal se-eks Karesidenan Surakarta. Kantong – kantong kemiskinan memunculkan fakta bahwa disana banyak warga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Jumlah rumah tidak layak huni mencapai 43.000 unit. Dapat dipastikan yang menempatinya adalah mereka yang benar-benar berada bawah garis kemiskinan, tanpa ada sambungan listrik dan sarana sanitasi yang sehat. 

Setelah mendapat kepercayaan dari rakyat Wonogiri dan dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada tanggal 17 Februari 2016, Joko Sutopo bersama Edy Santosa, SH berpacu dengan waktu, mulai menata pondasi dasar dalam menjalankan roda pemerintahan. Joko Sutopo lebih memilih menata birokrasi berdasarkan sistem meritokrasi yang berbasis pada kompetensi dan profesionalisme agar didapatkan aparatur yang berkinerja tinggi. 

Dari segi manajemen APBD Kabupaten Wonogiri, sejak awal menjabat telah dilakukan pencermatan secara lebih teliti setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD Kabupaten Wonogiri. Faktanya banyak alokasi anggaran yang kurang tepat sasaran dalam membenahi permasalahan dasar di Wonogiri. 

Tahun pertama merupakan tahun yang cukup berat dihadapi mengingat, kondisi manajemen birokrasi masih berkinerja dibawah standar, Hal ini dapat dilihat dari nilai kinerja pemerintah dari Kemenpan-RB yang hanya berkategori Cukup. 

Pelan tapi pasti, pemerintahan Jekek-Edy telah mampu melakukan perubahan mendasar pada tataran birokrasi serta dalam reformasi anggaran. 

Capaian Tiga Tahun Pemerintahan 

Setelah tiga tahun melakukan perubahan dalam tata kelola pemerintahan dan anggaran yang diorientasikan pada pencapaian visi Wonogiri Sukes, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan dan Demokratis melalui misi Wonogiri Alus dalane, Rame Pasare, Gratis Sekolahe, Sehat Wargane dan Sukses Petanine. 

Wonogiri Alus Dalane 

Telah diwujudkan dengan alokasi anggaran untuk program peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan selama 3 tahun sebesar Rp 805,218 Milyar. Alokasi anggaran ini telah mampu menghadirkan jalan kabupaten yang berkondisi baik lebih dari 900 km serta pembangunan 20 jembatan. Sistem yang digunakan dalam program peningkatan jalan dengan metode Satu Ruas Tuntas. Metode Satu Ruas Tuntas merupakan satu terobosan dalam memberikan rasa keadilan dalam pembangunan, yang diawali pembangunan jalan diwilayah pinggiran yang selama ini tidak tersentuh kebijakan pemerintah. Selain itu dengan satu ruas tuntas, pembangunan jalan akan diselesaikan secara lebih cepat dan dapat dirasakan manfaatnya, tidak membangun sepotong-potong. 

Dengan Satu Ruas Tuntas, sekarang kondisi Wonogiri jauh lebih baik, dengan lancarnya akses mobilitas masyarakat hingga ke pelosok pedesaaan. Diharapkan dengan semakin lancarnya akses transportasi akan menekan biaya transportasi yang pada akhirnya meningkatkan ekonomi masyarakat. 

Wonogiri Rame Pasare 

Bupati Joko Sutopo memandang bahwa pergerakan ekonomi kerakyatan masih terpusat pada transaksi di pasar – pasar tradisonal. Oleh karena itu, Bupati Joko menetapkan satu misi Rame Pasare yang bertujuan meningkatkan gerak ekonomi kerakyatan dengan pembangunan Pasar Tradisional. Selama 3 tahun alokasi anggaran yang cukup besar untuk pembangunan pasar tradisional sebesar Rp 115,102 Milyar. Hasil alokasi ini mampu melebihi target pembangunan 1 pasar tradisional tiap tahun. Tercatat sudah ada 9 Pasar Tradisional yang dibangun yaitu Revitalisasi Pasar Wonogiri Kota, Pasar Wonokarto, Pasar Giritontro, Pasar Baturetno, Pasar Bulukerto, Pasar Tirtomoyo, Pasar Wuryantoro dan Pasar Purwantoro 

Pembangunan pasar ini diikuti dengan penataan PKL sehingga lebih tertata rapi. Dengan demikian akan menjadikan pasar tradisional semakin nyaman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pembangunan pasar tradisional secara langsung dan tidak langsung akan menggairahkan pergerakan ekonomi rakyat kalangan bawah. 

Wonogiri Gratis Sekolahe Lan Pinter Rakyate 

Pendidikan merupakan satu hal mendasar dalam membangun sebuah bangsa. Bagi Kabupaten Wonogiri masalah pendidikan di awal pemerintahan Jekek-Edy begitu kompleks. Kebijakan mendasar terkait pendidikan gagal diwujudkan pada pemerintahan sebelumnya, yaitu mewujudkan pendidikan dasar gratis. Dibawah kepemimpinan Jekek-Edy hal ini menjadi satu target mendasar. Hingga pada tahun ajaran 2018, dengan dukungan legislatif program Pendidikan Dasar Gratis berhasil diluncurkan dengan alokasi anggaran Rp. 26,8 Milyar. Tidak hanya berhenti pada pendidikan dasar, Bupati Joko Sutopo juga mengeluarkan kebijakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi untuk anak muda Wonogiri. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah memberikan kesempatan dan keadilan dalam bidang pendidikan. Agar kelak lahirlah sarjana-sarjana yang potensial yang dalam prosesnya ada campur tangan pemerintah daerah dan akhirnya mampu memberikan motivasi anak-anak muda ini untuk bersama memajukan Wonogiri. 

Hingga akhir Tahun 2018, telah ada kurang lebih 496 mahasiswa yang mendapatkan program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi. Program ini akan terus dilanjutkan selama Bupati Joko Sutopo menjabat. 

Selain itu, Bupati Joko Sutopo juga telah mengeluarkan kebijakan terkait keberadaan GTT/PTT yang sebelumnya tidak akui secara resmi oleh pemerintah daerah. Dengan menganggarkan dana insentif bagi GTT/PTT lebih dari Rp. 21 Milyar. 

Wonogiri Sehat Wargane 

Kebijakan mendasar dalam bidang kesehatan adalah mewujudkan rasa keadilan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Permasalahan biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat bawah faktanya masih begitu memberatkan. Jika tanpa sentuhan kebijakan akan semakin meningkatkan angka kemiskinan karena masyarakat harus menjual aset yang dimiliki untuk pembiayaan anggota keluarganya yang sedang sakit. Hal inilah yang mendasari, kebijakan Wonogiri Sehat Wargane. 

Pada awal menjabat, Jekek-Edy telah melakukan perubahan dengan pembangunan sarana dan prasarana pada RSUD dr. Soediran mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri. Disisi lain, telah dilakukan reformasi dalam manajemen pelayanan kepada pasien sehingga terjadi peningkatan. Pada tahun kedua, telah dialokasikan anggaran untuk mewujudkan pelayanan kesehatan gratis di bangsal kelas III RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri. Tidak berhenti pada tingkat RSUD, kebijakan pelayanan kesehatan gratis diteruskan hingga ke tingkat Rawat Inap dan pembebasan retribusi puskesmas se-kabupaten Wonogiri. 

Pada tahun 2018, juga telah dialokasikan dana untuk pembangunan rawat inap dan puskesmas-puskesmas yaang berkondisi rusak berat diantaranya adalah Rawat Inap Wuryantoro, Purwantoro, Puskesmas Pracimantoro, Puskesmas Wonogiri 1, Puskesmas Jatisrono,  Paranggupito, Jatiroto, Giriwoyo 2 dan 4 puskesmas pembantu.  

Selain masalah pelayanan kesehatan, juga terjadi permasalahan penyajian data penerima program BPJS dari pemerintah. Hingga tahun 2018, masih ada 25.700 jiwa warga miskin yang belum masuk dalam program BPJS. Sehingga dikeluarkanlah kebijakan sapu bersih data kemiskinan yang bertujuan menyajikan data warga miskin secara lebih riil dan sesuai dengan fakta dilapangan. 

Wonogiri Sukses Petanine 

Kebijakan untuk para petani juga terus digulirkan. Pada awal menjabat permasalahan kelangkaan pupuk masih terjadi. Hal ini lah yang dibenahi pertama kali oleh Jekek-Edy dengan mengumpulkan seluruh distributor, agen dan pengecer serta kalangan gapoktan untuk duduk bersama menyelesaikan masalah pupuk bersubsidi. Begitu juga dengan bantuan alat mekanisasi pertanian selama 3 tahun telah dibagikan 986 alat teknologi pertanian. Tujuan pengadaan alat mekanisasi pertanian adalah untuk meringankan beban produksi pertanian yang harus ditanggung para petani. Selain itu, juga ada program pemberdayaan para petani melalui bantuan bibit, pendampingan petani dan manajemen pasca panen. 

Program Pengentasan Masalah Kekeringan 

Masalah kekeringan masih menjadi masalah mendasar wilayah kars bagian selatan Wonogiri. Dengan berhasilnya program pengentasan masalah kekeringan dari Sumber Air Luweng Kuthah telah membangkitkan semangat pengentasan masalah kekeringan wilayah lainnya. Telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 30,846 Milyar untuk mengatasi salah satu persoalan mendasar di Kabupaten Wonogiri bagian selatan. Secara bertahap, diambil langkah solusi permanen untuk menambah jumlah satuan sambungan air bersih ke tiap rumah tangga, dan memastikan ketersediaan air bersih dengan pembangunan embung/ cadangan air bersih bagi warga. 

Program Peningkatan RTLH 

Selama Tahun 2016 hingga 2018 berhasil dilaksanakan peningkatan kualitas rumah penduduk sebanyak 4.499 unit. Sehingga jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Wonogiri berdasar Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015, sebanyak 43.232, telah terkoreksi menjadi 38.733 unit. 

Program Penataan Keindahan Kota Wonogiri 

Pada akhir tahun 2018, telah ada perubahan wajah Kota Wonogiri yaitu dengan pembangunan Taman Patung Ir. Soekarno pada bekas taman Ekodayawilaga serta pembangunan shelter Wonogiri yang ditujukan mengurai kemacetan lalu lintas di seputar Agraria. Begitu juga telah dibangun taman area parkir pada depan Pasar Wonogiri Kota dan pembangunan trotoar yang lebih ramah pada penyandang disabilitas di jalan Ir. Soekarno dan sepanjang Masjid Agung At taqwa. 

Program ini akan terus dilanjutkan dengan pembangunan taman-taman lainnya yang akan merubah wajah Kota Wonogiri semakin rapi, indah dan nyaman. 

Demikian beberapa progres kebijakan pemerintahan Jekek-Edy yang telah berjalan selama 3 tahun. Yang menggembirakan adalah BPS Kabupaten Wonogiri telah mengeluarkan data kemiskinan di Wonogiri yang mengalami penurunan dari angka 12,98% menjadi 10,7%. Capaian selama ini merupakan kerja keras seluruh pihak dan partisipasi rakyat Wonogiri dalam sesanti Sesarengan Mbangun Wonogiri. (Kang Utis-170219)